oleh

Kades Loloana’a Gido di Duga Korupsikan Dana Desa TA. 2020

Nias Baranewssumut.com Kepala Desa Loloana’a Gido berinisial FTW di duga korupsikan Dana Desa TA. 2020. Informasi ini muncul dari masyarakat Desa Loloana’a Gido pada saat Pelaksanaan Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Perdes Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBdes Desa Loloana’a Gido, Rabu 10/03/2021.

Menurut Andrea Waruwu, mengatakan dalam penetapan APBdes Desa Loloana’a Gido tahun anggaran 2020, ada beberapa item kegiatan khusus fisik yang telah di musyawarakan dan di tetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama masyarakat dan di hadiri oleh Pemerintah Desa Loloana’a Gido pada musyawarah tersebut, salah satunya pembukaan badan jalan dari dusun 1 Desa Loloana’a Gido menuju Desa Saitagaramba dan dari Dusun 1 Desa Loloana’a Gido menuju perbatasan Hiliweto Gido, namun yang dilakukan pembukaan badan jalan hanya dari Dusun 1 Desa Loloana’a Gido menuju Desa hiliweto.
Andrea Waruwu menjelaskan APBdes Desa Loloana’a Gido diperuntungkan di Desa Hiliweto Gido, bukan di Desa Loloana’a Gido kami sebagai masyarakat sangat keberatan kesal dan kecewa Kepada Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas pengalihan pembukaan badan jalan di Desa Loloana’a Gido tanpa ada Musyawarah bersama atas perubahan pembangunan.

Andrea Waruwu menilai terjadinya indikasi korupsi atas pengalihan pembukaan badan jalan sekaligus dalam pegadaan alat berat excavator (beko) yang diterima oleh CV AXELINDO yang harganya Rp. 290.000.000 sementara Volume pekerjaan kecil. dengan pajang 1.189 meter dan lebar 8 meter.
Di jelaskan telah beberapa kali terjadi pembukaan badan jalan di Desa Loloana’a Gido dan volume pekerjaannya ± panjang : 2000 meter dan lebar 8 meter tetapi hanya ± Rp. 168.000.000 Dalam mempihak ketigakan pembukaan badan jalan TA 2020 diduga kuat terjadi indikasi korupsi di mana Kasi Kesra An. Benyamin Waruwu Sekaligus Anggota TPK tidak memberikan kesempatan kerja sama kepada masyarakat dalam mencari alat berat Excavator (beko) dengan alasanya pada saat itu bahwa TPK telah berkoordinasi kepada Pemerintah Kecamatan, Pendampin Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) sesuai regulasi, untuk melakukan penawaran hanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang hanya bisa mencari excavator. Namun andrea menambahkan ada salah satu CV yang sudah menerima gambar dari TPK dan Pemdes Loloana’a Gido dan melakukan penawaran dengan harga Rp. 130.000.000 namun tidak di berikan kesempatan kepada CV itu. Saya sebagai masyarakat sangat sesalkan tindakan Pemerintah Desa dan TPK atas keputusan yang menguntungkan sepihak tanpa memperhatikan keuntungan Desa Loloana’a Gido.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban yang di laksanakan BPD di duga banyak indikasi mark-Up dan harga pengadaan material yang di gunakan dalam pembangunan dwiker plat tidak berkualitas, pasir yang bercampur tanah.

Hampir tiap tahun pelaksanaan Dana Desa di Desa Loloana’a Gido tidak memiliki keterbukaan dan tidak mengutamakan pembangunan di Desa Loloana’a Gido sehingga Desa kami ini selalu terisolir dan hal ini kami masyarakat akan melaporkan kepada pihak penegak hukum. Ucap andrea.

Andrea menyampaikan bahwa pada saat LPJ kades Loloana’a Gido tidak menanggapi beberapa pertanyaan masyarakat sementara kades sebagai penanggungjawab sehingga kami menduga kuat ada indikasi korupsi yang di lakukan oleh Kades Loloana’a Gido dalam pelaksanaan APBdes TA. 2020.

Menurut Ketua BPD Budieli Waruwu mengatakan bahwa atas pengalihan pembukaan badan jalan di karenakan anggaran yang tidak cukup dan telah di tinjauh oleh PDTI dan PMD Kabupaten Nias, namun tidak ada berita acara atas dasar pengalihan pembukaan badan jalan. Ucapnya pada saat LPJ.

Menurut Kasi Kesra Benyamin Waruwu pada saat LPJ menyampaikan telah melaksanakan penawaran tentang pengadaan alat berat (beko) namun yang di terima oleh TPK adalah CV AXELINDO. Benyamin Waruwu menjelaskan bahwa TPK berpedoman pada Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018, tentang tugas dan fungsi TPK dan LKPP 12 tahun 2019 adalah kewenangan penuh bukan dalam arti pengadaan barang dan jasa, sebagai pelaksana kegiatan lepas tanggungjawab tetapi sebagai tugas fungsi dari pada TPK setelah TPK melaksanakan sistim penawaran dan kami terima oleh TPK dan kami teruskan kepada Kepala Desa yang di kehendaki oleh TPK adalah CV AXELINDO dengan negosiasi sebesar. 290.000.000

Menurut Faozanolo Waruwu mantan Ketua TPK mengatakan bahwa dalam pelaksanaan APBdes Loloana’a Gido TA. 2020 di duga kuat indikasi korupsi terkait pengadaan alat berat excavator (beko) yang tidak melibat masyarakat serta dalam pengadaan alat berat excavator guna mencari harga yang lebih murah.

Arotodo Waruwu meminta surat Hibah tanahnya pada saat LPJ agar dikembalikan agar tidak di salah gunakan oleh pemerintah Desa Loloana’a Gido, karena telah kami serahkan untuk pembangunan pembukaan badan jalan TA. 2020 namun pembangunan tersebut telah di alihkan tanpa ada musyawarah dengan itu saya minta agar di kembalikan.

Penulis AW.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed