oleh

Perekrutan Perangkat Desa Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2022, KOMPAK : Ini Adalah Bentuk Pembodohan Kepada Masyarakat

Gambar | Unjuk Rasa kompak Menuju Kantor DPRD Tapanuli Utara

Baranewssumut.com| TAPUT – KOMPAK ( Koalisi Masyarakat  Penegak Keadilan ) bersama puluhan Pelamar Perangkat Desa 2019 melakukan unjuk rasa terkait Perekrutan Perangkat Desa 2019-2022 dinilai sangat merugikan pihak pelamar 2019. Aksi unjuk rasa ini pun dimulai dari depan Gedung Serbaguna Tarutung menuju ke Gedung DPRD Tapanuli Utara lalu diteruskan ke kantor Bupati Tapanuli Utara.

Rijon Manalu sebagai kordinator KOMPAK menyampaikan kekecewaannya terkait Perekrutan Perangkat Desa yang dimulai sejak 2019 yang lalu, dan diteruskan di tahun 2022. Menurutnya dalam orasinya bahwa hal ini merupakan pembodohan massal bagi masyarakat pelamar Perangkat Desa 2019.

“ Kita tolak pembodohan massal bagi masyarakat pelamar Perangkat Desa. Karena bagi kami ini adalah perekrutan perangkat Desa yang prosesnya bermasalah. Masalah keadilan, dan bagi pelamar 2019 yang lalu. Kami menganggap ini adalah Pembodohan bagi masyarakat.” Ujar Rijon.

Gambar | Kordinator KOMPAK memberi Surat Tuntukan Kepada PLT Ketua DPRD Tapanuli Utara

Rijon menilai dalam hal ini kuat dugaan adanya kecurangan dan pelanggaran Hukum, dimana dalam terkait Perekrutan yang dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara dinilai sudah mengangkangi Permendagri 83 Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa. Pada Pasal 4 yang berbunyi :

1. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri,  seorang ketua dan seorang sekretaris dan minimal seorang anggota,

2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh tim,

3. Pelaksanaan penjarigan dan penyaringan dilaksanakan paling lama dua bulan setelah perangkat Desa kosong atau diberhentikan,

4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya dua calon dikonsultasikan kepada Camat.

5. Camat memberikan rekomndasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja,

6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan,

7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.

8. Dalam hal Camat rekomendasi berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.

Gambar | Surat Tuntutan KOMPAK Terkait Perekrutan Perangkat Desa Telah Diterima Oleh Asisten Bupati Tapanuli Utara

Terkait hal ini juga, Rijon Manalu menjelaskan bahwa sudah pernah memberikan permohonan kepada pihak pemkab Taput lewat DPRD Tapanuli Utara agar pihak Pemkab Taput segera mengevaluasi terkait Perekrutan 2022 dimana lanjutan sebagai lanjutan 2019 yang dimaksud agar tidak merugikan pelamar 2019 yang lalu namun pihak Pemerintah Kabupten Utara lewat Kadis PMD Tapanuli Utara Donni Simamora tetap bertahan akan meneruskan tahapan tersebut.

“ Kita sebelumnya sudah pernah melaksanakan RDP ( Rapat Dengar Pendapat) dengan DPRD Tapanuli Utara dan pihak Pemerintah Tapanuli Utara yang diwakili oleh Kadis PMD terkait hal ini, namun semua tahapan semakin janggal, dimana kesamaan hak itu antara pelamar 2019 yang sudah tiga tahun menunggu, sedangkan 6 formasi yang dulu dihapus menjadi 2 formasi saja, sedangkan peluang masih dibuka untuk pelamar yang baru 2022, Berapa masyarakat yang dirugikan, Ini Ada apa ini.? Kami menuntut ganti rugi bagi teman-teman yang melamar dan formasinya sudah dihapus..” Tegas Rijon. (22-09-2022)

Rijon juga menduga kuat bahwa hal ini adalah tahapan seleksi Perangkat Desa yang penuh kecurangan.

“  Pada tahapan ujian tertulis semua nilai diumumkan dan transparan, namun setelah ujian wawancara, kok tidak ada hasil…?  Ada apa ini…?” terangnya.

Kegiatan aksi damai ini pun disambut baik oleh PLT Ketua DPRD Tapanuli Utara Fatimah Hutabarat, SE.

“ Horas,, terimaksih saudaraku warga Tapanuli Utara, menurut saya ini adalah hal yang baik yang disampaikan oleh seluruh masyarakat Tapanuli Utara yang baik dan mengutus KOMPAK datang kesini.” Ujar Fatimah.

Fatimah juga sudah menerima surat tertulis yang berisi tunntutan KOMPAK dan berjanji akan menindak lanjuti ke depan. Dan aksi damai tersebut dilanjutkan ke kantor Bupati Tapanuli Utara namun Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan.Msi sedang dalam tugas luar kota dan diterima oleh perwakilan Bupati asisten satu dan asisten dua dan berjanji akan disampaikan kepada Bupati.

(TS)

Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.