oleh

Tahapan Ujian Tertulis Seleksi Perangkat Desa Se-Taput Telah Diselenggarakan. KOMPAK : Harusnya Dibatalkan

Gambar | Proses Pelaksanaan Ujian Tertulis Seleksi Perangkat Desa Di Kecamatan Sipahutar

Baranewssumut.com | TAPUT – Pada Jumat 16 September 2022 Bupati Tapanuli Utara Drs.Nikson Nababan.M.si resmi membuka tahapan ujian seleksi calon Perangkat Desa se-Kabupaten Tapanuli Utara yang berjumlah 2078 orang. Hal ini jauh mengalami pengurangan dari jumlah pelamar sebelumnya. Pada tahun 2019 yang lalu pelamar tercatat sebanyak 3442 orang yang sudah diberikan berkasnya kepada PMD Kabupaten Tapanuli Utara.

Kegiatan ujian seleksi Perangkat Desa ini pun berlangsung disetiap kecamatan yang ada di kabupaten Tapanuli Utara. Salah satunya di Kecamatan Sipahutar, kegiatan ujian tertulis ini dilaksanakan 287 orang peserta yang berkompetisi untuk merebut 56 posisi. Kegiatan ini dilaksanakan diruang kelas SMP Negeri 1 Sipahutar, dihadiri oleh perwakilan dari PMD Kabupaten Tapanuli Utara, Konstan Panjaitan Camat Sipahutar, Kepala Desa Se-kecamatan Sipahutar beserta tim panita pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Desa masing-masing.

Terkait hal ini berkurangnya pelamar yang mengikuti ujian seleksi tersebut, tim baranewssumut.com ingin menkonfirmasi pihak perwakilan PMD Taput, namun pihak PMD kabupaten tidak bersedia untuk diwawancarai.

“Langsung saja ke kantor PMD Kabupaten.” jawab PMD Kabupaten Tapanuli Utara.

” Bapak ini capek, belum tidur satu malam ini,” sambung Hendri Simanjuntak Sekcam Kecamatan Sipahutar.

Gambar | Proses Penghitungan Nilai Sebelum Diumumkan Kepada Peserta

Rijon Manalu kordinator KOMPAK menyesalkan hal Perekrutan Perangkat Desa ini diteruskan, karena sebelumnya sudah dilaksanakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) oleh DPRD Tapanuli Utara agar dievaluasi mengingat masyarakat kecil yang tidak berdaya untuk dipetrhatikan, karena itu adalah tanggung jawab Moral pemerintah.

“ Proses seleksi perangkat desa harus dibatalkan demi hukum. Karena bermasalah sejak awal, koalisi masyarakat penegak keadilan sudah menyampaikan secara langsung kepada pemerintah saat RAPAT DENGAR PENDAPAT di DPRD TAPANULI UTARA pada tanggal september 2022 yang dihadiri kepala dinas PMD dan jajarannya. ” jelas Rijon Manalu.(16 September 2022)

Pengurangan dan penghilangan formasi Kepala dusun serta sebagain kepala seksi yang sudah dilamar peserta seleksi dan sudah ditetapkan peserta pada awal tahun 2020 adalah bentuk pelanggaran hukum dan penghilangan hak peserta pendaftar pada formasi yang dihilangkan.

Selanjutnya, penerimaan pendaftar baru pada saat tahapan pendaftaran sudah ditutup adalah bentuk pelanggaran hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi peserta sekaligus mengakomodir kepentingan politik kelompok tertentu.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara patut diduga telah melakukan tindakan abuse of power (penyalahgunaan kekuasan).

Pemerintah seharus bertanggung jawab atas kerugian pendaftar yang sudah mengalami kerugian atas proses seleksi perangkat desa namun formasi yang mereka lamar justru dihapus atau ditiadakan.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut, KOMPAK akan terus menyuarakan dan memperjuangkan para peserta yang dirugikan agar mereka mendapatkan keadilan.

“ Kita siap untuk menempuh jalur hukum terkait masalah ini. Saya perihatin kepada masyarakat kecil yang berdaya dirugikan begitu saja.” Tutup Rijon.

Kompak sudah melakukan kordinasi dengan para peserta yang dirugikan atas keputusan pemerintah dalam proses seleksi perangkat desa yang dimulai sejak tahun 2019 hingga sekarang. Kompak berharap adanya keadilan bagi mereka yang merasa tidak terima akibat dugaan perekrutan Perengkat Desa sejak tahun 2019 yang lalu.

(TS)

Berita Sebelumnya :

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.