oleh

Ujian Seleksi Perekrutan Perangkat Desa, Banyak Memilih Mundur Pesimis Curiga Suap Dan Sogok, SPRI : Harus Bersih, Jangan Curanglah!

    Gambar | Poto Bersama Pengurus DPC SPRI Taput Dan Gambar Illustrasi Perangkat Desa

Baranewssumut.com | TAPUT – Tahapan ujian seleksi Perekrutan Perangkat Desa yang sudah tiga tahun sejak 2019 yang batal dan terus ditunda akan dilaksanakan ujian seleksi pada bulan September 2022 ini. Hal ini menjadi sorotan publik dan juga mematahkan semangat pelamar 2019.

Tetapi pada tahapan 2022 ini, pelamar tahun 2019 banyak yang mengurungkan niatnya untuk melanjutkan tahapan ujian seleksi ditahun 2022 ini. Sebagian pelamar tahun 2019 merasa pesimis terkait kenetralan ujian seleksi tersebut diduga lebih dominan dengan praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepostisme)

Dari Hasil wawancara baranewssumut.com kepada beberapa pelamar Perangkat Desa yang telah mengurus berkas dan sudah melayangkan surat lamarannya pada 2019 tidak berminat lagi untuk mengikuti tahapan tersebut.

“ Saya mundur ajalah, buat apa saya ikut ujian, mana mungkin lagi saya terpilih nanti, pasti yang akan dipilih adalah orang-orangnya. Nanti malah hanya menambah kecewa dan sakit hati.” Jawab inisial NP salah satu pelamar Perangkat Desa tahun 2019. (12 September 2022)

Dan hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah dalam hal perekrutan perangkat Desa ini adalah , dimana diketahui ada di salah satu Desa yang menjabat Sekdes adalah menantu Kepala desa terkait.

Memang secara undang-undang hal itu tidak dilarang, tetapi pemerintah jangan lupa bahwa Negara tidak menginginkan adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat dilarang di Indonesia.

Dalam hal diatas bahwa Perangkat Desa adalah Menantu Kades itu termasuk ranahnya KKN , lebih tepatnya di “Nepotisme” kenapa dikategorikan Nepotisme? ,Karena sangat bisa mempengaruhi keputusan dan kebijakan di Desa tersebut. Karena dalam sistem Demokrasi di Indonesia adalah Musyawarah, tetapi ketika musyawarah tidak ada mufakat maka akan dilakukan Voting alias Suara terbanyak.

 

Hal ini menjadi atensi DPC SPRI Tapanuli Utara ( Serikat Pers Republik Indonesia ) bahwa Surat Edaran Bupati Taput No.140/1032/22.2.1/IX/2022, pada Huruf D – Ketentuan Lain-lain mulai dari nomor 1 sampai dengan 8, kiranya benar-benar dilaksanakan dengan benar dan tidak ada unsur merujuk ke pelanggaran Hukum.

“ Terlebih pada No.7 dinyatakan disana bahwa Tidak dipungut biaya apapun terhadap Peserta dan No.8 _ Jika ada pihak yang menjanjikan, maka itu adalah penipuan. Perlu digaris bawahi bahwa Jika PENIPUAN terjadi akan menjadi urusan pihak kepolisian atau Aparat Penegak Hukum. Kita siap menindak lanjuti jika ada temuan, untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. ” Tegas Lamhot Silaban Ketua DPC SPRI Tapanuli Utara. 13/09/2022

“ Harus Bersih dan Jujur.. Jangan curanglah. sebab, kalau terjadi Nepotisme dan Sogot dalam perekrutan Perangkat Desa tersebut. Akan cenderung berdampak buruk pada pengelolaan Dana Desa dan hubungan sosial masyarakat Desa. Dalam hal tahapan seleksi Perangkat Desa ini seharusnya Pemerintah melibatkan Polisi ” Tutup Lamhot.

Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara berharap agar Perekrutan ini murni dan bersih jauh ” Sogok ” dan ” Nepotisme ” sehingga terciptanya Pemerintahan Desa yang tangguh demi kemajuan Kabupaten Tapanuli Utara.
(TS)

Berita Sebelumnya :

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.